PEMBIAYAAN DALAM ANGGARAN DESA

Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan

diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pembiayaan desa berdasarkan

kelompok terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup:

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya

SiLPA antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan

terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan

lanjutan. SilPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan

untuk:

• Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
• Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
• Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan

Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Desa

dalam tahun anggaran berkenaan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan digunakan untuk

menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari :

1) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan untuk mendanai

kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya

dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan Dana

Cadangan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa, yang memuat

paling sedikit:

• Penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;
• Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
• Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan;
• Sumber Dana Cadangan;
• Tahun Anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.

Pembentukan Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas

penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah

ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Penyertaan Modal Desa

Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal Desa,

misalnya kepada BUM Desa.